Decision Rights Drift terjadi ketika kewenangan mengambil keputusan perlahan bergeser dari struktur resmi perusahaan sehingga memperlambat eksekusi dan menciptakan ketidakjelasan tanggung jawab.

Decision Rights Drift: Ketika Kewenangan Bisnis Perlahan Bergeser dari Struktur Resmi

Dalam dokumen organisasi, hampir semua perusahaan memiliki pembagian kewenangan yang terlihat jelas. Ada direktur, manajer, kepala divisi, supervisor, dan tim pelaksana. Masing-masing memiliki tanggung jawab serta ruang keputusan tertentu. Namun, struktur resmi tidak selalu menggambarkan bagaimana keputusan benar-benar dibuat. Seiring bisnis berkembang, kewenangan dapat bergeser secara perlahan. Keputusan yang seharusnya dapat dibuat oleh manajer kembali kepada pemilik. Persetujuan yang dahulu hanya diperlukan untuk keputusan besar mulai diminta untuk keputusan kecil. Tim yang secara formal bertanggung jawab terhadap suatu proses ternyata harus menunggu pihak lain sebelum bertindak. Perubahan perlahan tersebut dapat disebut sebagai Decision Rights Drift. Konsep ini menggambarkan kondisi ketika hak mengambil keputusan secara bertahap menyimpang dari desain organisasi yang seharusnya. Tidak selalu terjadi karena seseorang sengaja mengambil alih kewenangan. Sering kali pergeseran tersebut terbentuk sebagai respons terhadap masalah sehari-hari. Masalahnya, jika dibiarkan, perusahaan dapat memiliki struktur organisasi yang terlihat modern tetapi mekanisme pengambilan keputusannya semakin tersentralisasi.

Bagaimana Decision Rights Drift Terjadi?

Decision Rights Drift biasanya dimulai dari kejadian kecil. Misalnya, seorang manajer membuat keputusan yang ternyata menghasilkan masalah. Pemilik kemudian meminta agar keputusan serupa dikonsultasikan terlebih dahulu. Awalnya kebijakan tersebut mungkin masuk akal. Namun beberapa bulan kemudian, konsultasi menjadi kebiasaan. Setiap keputusan mulai dibawa ke pemilik. Karena pemilik dianggap memiliki pengalaman paling tinggi, anggota tim merasa lebih aman meminta persetujuan daripada mengambil keputusan sendiri. Lama-kelamaan terjadi perubahan yang tidak pernah tertulis secara formal. Jabatan manajer masih sama. Tanggung jawabnya masih sama. Namun kewenangan aktualnya telah berubah. Inilah yang membuat Decision Rights Drift sulit dideteksi. Tidak ada pengumuman bahwa kewenangan dipindahkan. Perubahannya terjadi melalui kebiasaan.

Ketika Pemilik Menjadi Pusat Semua Keputusan

Fenomena ini sangat mudah ditemukan pada bisnis yang tumbuh dari perusahaan keluarga atau usaha yang sebelumnya dikelola secara langsung oleh pendiri. Pada fase awal, sentralisasi keputusan memang dapat membantu. Ketika hanya ada beberapa karyawan, pemilik mengetahui hampir semua aktivitas bisnis. Keputusan dapat dibuat dalam hitungan menit karena informasi dan kewenangan berada di tempat yang sama. Namun pertumbuhan mengubah situasi. Jumlah pelanggan bertambah, produk semakin banyak, karyawan meningkat, pemasok bertambah, dan masalah operasional menjadi lebih beragam. Jika pola pengambilan keputusan tidak ikut berkembang, pemilik akhirnya menjadi titik persetujuan bagi terlalu banyak hal. Dampaknya bukan hanya beban pemilik. Tim juga kehilangan kesempatan membangun kemampuan mengambil keputusan.

Decision Rights Drift Berbeda dari Sentralisasi yang Disengaja

Tidak semua keputusan terpusat merupakan masalah. Dalam kondisi tertentu, perusahaan memang membutuhkan keputusan terpusat. Misalnya, keputusan yang memiliki risiko hukum, keuangan, reputasi, atau dampak strategis besar dapat membutuhkan persetujuan tingkat atas. Persoalannya muncul ketika sentralisasi terjadi tanpa desain yang jelas. Perusahaan mungkin tidak pernah menentukan keputusan apa yang harus tetap berada di pusat dan keputusan apa yang dapat diberikan kepada unit bisnis. Akibatnya, semua keputusan diperlakukan dengan tingkat kehati-hatian yang hampir sama. Keputusan bernilai kecil ikut naik ke tingkat manajemen tertinggi. Pada titik tersebut, masalahnya bukan lagi sekadar gaya kepemimpinan. Ini sudah menjadi persoalan desain pengambilan keputusan.

Mengapa Drift Ini Berbahaya bagi Strategi?

Strategi membutuhkan kemampuan perusahaan untuk mengubah keputusan menjadi tindakan. Jika kewenangan terlalu jauh dari tempat pekerjaan dilakukan, organisasi dapat mengalami keterlambatan. PMI dalam laporan Closing the Change-Readiness Gap 2026 menempatkan keputusan yang diberdayakan lebih dekat dengan pekerjaan sebagai salah satu tantangan penting dalam agility. Sebanyak 22% eksekutif yang disurvei menyebut pemberdayaan keputusan di level terdekat dengan pekerjaan sebagai prinsip yang paling sulit dicapai atau dipertahankan. Deloitte juga menemukan dalam survei Chief Strategy Officer 2026 bahwa hanya 35% CSO yang mengatakan mereka ikut memimpin atau sepenuhnya memiliki pengambilan keputusan strategis untuk prioritas utama organisasi. Deloitte menggambarkan kondisi ini sebagai adanya kesenjangan antara mandat dan kewenangan keputusan. Angka tersebut tidak berarti semua perusahaan mengalami masalah yang sama. Namun temuan tersebut memperlihatkan bahwa perluasan tanggung jawab tanpa perubahan kewenangan merupakan persoalan organisasi yang nyata.

Tanda-Tanda Decision Rights Drift

Ada beberapa tanda yang dapat digunakan perusahaan untuk mengenali kondisi ini. Pertama, keputusan kecil semakin sering dieskalasikan. Jika manajer harus meminta persetujuan atas keputusan yang sebenarnya berada dalam kompetensinya, perusahaan perlu memeriksa kembali desain kewenangannya. Kedua, orang lebih sering bertanya “siapa yang menyetujui?” daripada “siapa yang bertanggung jawab?” Ini menunjukkan bahwa organisasi mulai berorientasi pada persetujuan, bukan kepemilikan keputusan. Ketiga, keputusan informal lebih berpengaruh daripada struktur resmi. Seseorang yang tidak tercantum sebagai pengambil keputusan utama bisa menjadi pihak yang selalu dimintai persetujuan karena memiliki hubungan dekat dengan pemilik atau pimpinan. Keempat, keputusan yang sama harus disetujui berulang kali. Jika perusahaan sudah memiliki kebijakan tetapi setiap kasus tetap membutuhkan persetujuan manual, berarti aturan formal belum benar-benar menjadi mekanisme keputusan.

Hubungan dengan Operating Model Modern

Decision Rights Drift semakin penting ketika perusahaan mulai mengadopsi teknologi dan AI. Deloitte pada 2026 mencatat bahwa perusahaan yang ingin meningkatkan skala AI kemungkinan perlu mengubah operating model, termasuk decision rights, mekanisme pendanaan, tata kelola, desain tenaga kerja, dan struktur akuntabilitas. Deloitte menemukan hampir 75% eksekutif teknologi yang disurvei memperkirakan operating model mereka perlu berubah dalam 12–18 bulan untuk mempertahankan kemajuan AI. AI membuat kebutuhan tersebut semakin jelas karena keputusan tidak lagi hanya berlangsung antara manusia dan manusia. Sebagian proses mulai melibatkan sistem otomatis, AI, dan agen digital. Hal ini menimbulkan pertanyaan baru: siapa yang boleh menyetujui tindakan AI, siapa yang mengawasi, kapan keputusan harus dikembalikan kepada manusia, dan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan? Tanpa decision rights yang jelas, otomatisasi justru dapat memperbesar kebingungan.

Cara Menghentikan Decision Rights Drift

Langkah pertama adalah memisahkan keputusan, bukan sekadar jabatan. Perusahaan perlu membuat daftar keputusan penting yang benar-benar terjadi dalam operasional sehari-hari. Setelah itu, tentukan siapa yang:

• memiliki keputusan akhir;

• memberikan masukan;

• harus dikonsultasikan;

• perlu diberi informasi setelah keputusan dibuat;

• bertanggung jawab terhadap hasilnya.

Pendekatan ini jauh lebih konkret dibandingkan hanya mengatakan bahwa “manajer memiliki kewenangan operasional”. Perusahaan juga perlu membedakan antara decision ownership dan decision consultation. Seseorang dapat berkonsultasi dengan direktur tanpa harus meminta izin direktur untuk setiap keputusan. Perbedaan kecil ini sangat penting. Konsultasi menyediakan kualitas informasi dan kontrol risiko. Kepemilikan keputusan menyediakan kejelasan tanggung jawab.

Buat Batas Eskalasi yang Jelas

Tidak semua keputusan harus memiliki jalur persetujuan yang sama. Perusahaan dapat membuat batas berdasarkan nilai finansial, tingkat risiko, dampak pelanggan, dampak reputasi, atau konsekuensi strategis. Misalnya, keputusan operasional rutin dapat diselesaikan oleh manajer. Keputusan yang melewati batas anggaran tertentu baru perlu dinaikkan. Keputusan yang berpotensi memengaruhi arah perusahaan dapat menjadi tanggung jawab direksi. Dengan sistem tersebut, eskalasi menjadi pengecualian yang memiliki alasan, bukan kebiasaan.

Relevansinya bagi UMKM

UMKM sering menghadapi Decision Rights Drift tanpa menyadarinya. Pemilik mungkin mengatakan bahwa karyawan sudah diberi kepercayaan. Namun dalam praktiknya, hampir semua keputusan penting tetap kembali kepada pemilik. Akibatnya, bisnis menjadi bergantung pada satu orang. Masalah terbesar bukan hanya kelelahan pemilik. Ketergantungan tersebut juga membuat perusahaan sulit berkembang karena kapasitas pengambilan keputusan tidak dapat bertambah secepat jumlah masalah yang harus diselesaikan. Delegasi yang sehat bukan berarti pemilik kehilangan kendali. Justru sebaliknya, pemilik dapat mengendalikan hal yang benar-benar strategis dengan membiarkan keputusan operasional dibuat oleh orang yang paling dekat dengan pekerjaan.

Mengembalikan Kewenangan ke Tempat yang Tepat

Mengatasi Decision Rights Drift tidak selalu berarti melakukan restrukturisasi organisasi. Sering kali perusahaan hanya perlu mengembalikan keputusan kepada posisi yang memang sejak awal dirancang untuk mengambilnya. Caranya dapat dimulai dengan audit sederhana:

• Keputusan apa yang paling sering tertunda?

• Siapa yang sebenarnya mengambil keputusan tersebut?

• Siapa yang secara formal seharusnya mengambil keputusan?

• Mengapa kewenangan bergeser?

• Apakah alasan pergeseran tersebut masih relevan?

Lima pertanyaan ini dapat membuka banyak persoalan yang sebelumnya tersembunyi di balik struktur organisasi. Jika kewenangan memang perlu dipindahkan, lakukan secara resmi. Jika tidak, kembalikan kepada pemilik keputusan yang sebenarnya.

Strategi Membutuhkan Kewenangan yang Mengikutinya

Strategi bukan hanya tentang memilih arah. Strategi juga menentukan siapa yang boleh membuat keputusan untuk membawa organisasi menuju arah tersebut. Ketika kewenangan perlahan bergeser tanpa disadari, perusahaan dapat mengalami situasi di mana struktur formal mengatakan satu hal, tetapi perilaku organisasi menunjukkan hal yang berbeda. Decision Rights Drift membantu manajemen melihat persoalan tersebut sebelum berubah menjadi bottleneck yang lebih besar. Dalam bisnis yang semakin cepat, kejelasan keputusan menjadi bagian dari infrastruktur organisasi. Perusahaan tidak harus membuat semua keputusan terdesentralisasi, tetapi perlu memastikan bahwa keputusan berada pada level yang tepat, dengan batas yang jelas dan akuntabilitas yang dapat ditelusuri.

Kesimpulan

Decision Rights Drift terjadi ketika kewenangan mengambil keputusan perlahan bergeser dari struktur yang seharusnya tanpa pernah dirancang secara resmi. Fenomena ini dapat muncul karena pertumbuhan bisnis, pengalaman buruk sebelumnya, kebiasaan meminta persetujuan, dominasi pendiri, atau meningkatnya kebutuhan kontrol. Jika dibiarkan, keputusan kecil dapat semakin banyak naik ke tingkat atas dan membuat organisasi kehilangan kecepatan. Perusahaan perlu secara berkala memeriksa siapa yang benar-benar mengambil keputusan, siapa yang seharusnya mengambilnya, serta alasan di balik setiap eskalasi. Dengan memperjelas decision ownership, batas eskalasi, dan ruang konsultasi, organisasi dapat menjaga kontrol tanpa membuat seluruh keputusan bergantung pada pusat.